Korupsi adalah masalah serius yang telah lama menghantui Indonesia. Untuk itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi adalah tindakan merugikan negara yang dilakukan oleh sejumlah orang yang memiliki kekuasaan baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memerangi korupsi.
Pemerintah memiliki peran yang sangat vital dalam pencegahan korupsi. Presiden Joko Widodo sendiri pernah menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memberantas korupsi. Beliau menyatakan, “Pemerintah harus memberikan contoh yang baik dalam berintegritas dan bebas dari korupsi. Kita harus menegakkan aturan hukum dan memberikan sanksi bagi pelaku korupsi.”
Namun, tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan korupsi. Masyarakat juga memiliki peran yang sama pentingnya. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, masyarakat memiliki peran sebagai penegak moral dalam pencegahan korupsi. “Masyarakat harus proaktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi,” ujarnya.
Selain itu, peran masyarakat juga penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, peluang terjadinya korupsi dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan pendapat Deputi Pemberantasan BNN, Arman Depari, yang menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memberantas korupsi.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi sangatlah penting. Kedua pihak harus saling mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, “Pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Mari kita bersatu dalam memerangi korupsi demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini.”