Transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan aparat kepolisian adalah hal yang sangat penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme pelayanan publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memantau dan mengawasi kinerja aparat kepolisian dengan lebih baik. Sementara akuntabilitas akan memastikan bahwa aparat kepolisian bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil.
Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan aparat kepolisian dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana aparat kepolisian bertindak dan apakah mereka melanggar aturan atau tidak. Sedangkan akuntabilitas akan memastikan bahwa aparat kepolisian bertanggung jawab atas tindakan mereka,” ujar Kurnia.
Namun, dalam implementasinya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan aparat kepolisian masih belum optimal. Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian masih terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal di kepolisian.
Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Hukum ICW, transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan aparat kepolisian juga harus didukung oleh kebijakan yang jelas dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. “Masyarakat harus merasa aman dan percaya untuk melaporkan jika ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Selain itu, kepolisian juga harus memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap pengaduan yang masuk,” tambah Kurnia.
Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan aparat kepolisian, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melakukan berbagai langkah, seperti pelatihan etika dan kode etik profesi, serta penerapan sistem pelaporan elektronik untuk memudahkan pengaduan masyarakat. Namun, masih diperlukan kerja sama aktif antara kepolisian, masyarakat, dan lembaga pengawas eksternal untuk memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas benar-benar terwujud dalam pelayanan kepolisian.
Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan aparat kepolisian, diharapkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan semakin meningkat. Sehingga, kepolisian dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien dalam melindungi dan melayani masyarakat.